By Irhamuddin | At Selasa, Oktober 12, 2010 | Label : | 0 Comments
Optimalisasi harus diawali dengan mengkaji sisa usulan kegiatan yang belum terdanai dari tahun sebelumnya.
Optimalisasi itu jangan semata-mata diartikan memilih salah satu dari enam strategi yang ada dalam Petujuk Teknis Optimalisasi Tahapan Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan (PTO Optimalisasi). Optimalisasi harus diawali dengan mengkaji usulan kegiatan yang tidak terdanai dari tahun sebelumnya. Demikian diungkapkan Lendi Wibowo, Spesialis Kelembagaan Lokal PNPM Mandiri Perdesaan, di Jakarta, Rabu (3/2).
"Masyarakat harus memulainya dengan melihat kembali data dan fakta perencanaan kegiatan tahun sebelumnya, termasuk mengkaji apakah masih ada usulan tidak terdanai mulai dari MAD III, MAD II, MD II dan seterusnya. Dari sinilah strategi optimalisasi dapat ditentukan, " ungkap Lendi.
MAD III adalah Musyawarah Antar Desa Penetapan Usulan, sedangkan MAD II adalah MAD Prioritas Usulan dan MD II adalah Musyawarah Desa Prioritas Usulan. Di sejumlah lokasi, Musyawarah Desa biasa disebut Musdes.
Menurut Lendi, bila berdasarkan pengkajian ternyata masih terdapat sisa usulan kegiatan yang tidak terdanai pada MAD III tahun sebelumnya, berarti masyarakat dapat menerapkan strategi pertama, yakni Strategi Pemanfaatan Hasil MAD III. Dalam hal ini, optimalisasi akan menjawab kebutuhan atau mengakomodir usulan kegiatan yang tidak terdanai dari MAD III tahun sebelumnya.
Usulan yang dimaksud disini adalah usulan-usulan kegiatan masyarakat yang sudah memiliki Desain dan RAB yang telah disetujui Faskab Teknik, namun belum terdanai, baik oleh dana BLM, ADD, P2SPP, program lain, maupun musrenbang (APBD). "Sebelum menetapkan strategi ini, harus dipastikan, pengkajian tersebut disertai validasi kelayakan proses usulan terhadap hasil MAD III tersebut oleh FK melibatkan Tim Verifikasi, " imbuhnya.
BLM adalah Bantuan Langsung untuk Masyarakat, merupakan sebutan bagi alokasi dana yang disalurkan melalui PNPM Mandiri Perdesaan langsung ke rekening masyarakat. Sedangkan ADD adalah Alokasi Dana Desa, P2SPP adalah Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif.
Dijelaskan Lendi, proses validasi yang dilakukan harus bersifat teknis dan konfirmatif langsung kepada masyarakat, melalui Musyawarah Desa (MD Validasi dan Konfirmasi). Setelah itu, FK mengajukan rekomendasi hasil validasi kepada Faskab, kemudian Faskab melakukan review dan memberikan rekomendasi.
PTO Optimalisasi secara gamblang menjelaskan, jika sebuah usulan kegiatan terbukti dibiayai program lainnya maka usulan tersebut harus dibatalkan. Apabila usulan dimaksud tidak lulus proses validasi teknis dan konfirmatif karena alasan RAB dan Desain, maka usulan tersebut diperlakukan sebagai usulan hasil MAD II. "Kalau usulan kegiatan dimaksud tidak lolos validasi teknis dan konfirmatif, maka usulan itu harus dibahas dalam MD Perencanaan, " paparnya.
Demikian seterusnya. Tahapan pelaksanaan yang dilakukan dapat merujuk pada PTO Optimalisasi. Untuk stretegi pertama, misalnya, dalam PTO Optimalisasi tahapanya adalah a) MAD Sosialisasi; b) MD/ Musdes Validasi dan Konfirmasi; c) Pelatihan Pelaku; d) Review RAB/Desain; e) MAD Penetapan Usulan; dan f) MD Informasi. Demikian pula untuk tahapan pelaksanaan strategi lain, tersaji dalam PTO Optimalisasi.
Bila masih terdapat sisa dana BLM, maka proses dapat dilanjutkan dengan melakukan pengkajian terhadap usulan tidak terdanai dari perencanaan-perencanaan masyarakat sebelumnya, MAD II, MD II dan seterusnya. "Kondisi ini sangat dipengaruhi alasan yang ditemukan hasil validasi teknis dan konfirmatif sebelumnya, " pungkas Lendi. (im)