By Irhamuddin | At Rabu, Desember 28, 2011 | Label : | 1 Comments
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholders) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang desa dilakukan setiap bulan Januari - Pebruari dengan mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJM Desa dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP Desa.
Musrenbang adalah forum perencanaan (program) yang diselenggarakan oleh lembaga publik, yaitu pemerintah desa, bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara memotret potensi dansumber-sumber pembangunan yang tersedia baik dari dalam maupun luar desa.
Pembangunan tidak akan bergerak maju apabila salah satu saja dari tiga komponen tata pemerintahan (pemerintah, masyarakat, swasta) tidak berperan atau berfungsi. Karena itu, Musrenbang juga merupakan forum pendidikan warga agar menjadi bagian aktif dari tata pemerintahan dan pembangunan.
Konsep “musyawarah” menunjukkan bahwa forum Musrenbang bersifat partisipatif dan dialogis. Musyawarah merupakan istilah yang sebenarnya sudah mempunyai arti yang jelas merupakan forum untuk merembugkan sesuatu dan berakhir pada pengambilan kesepakatan atau pengambilan keputusan bersama, bukan seminar atau sosialisasi informasi.
Musrenbang desa adalah forum dialogis antara pemerintah desa dengan pemangku kepentingan lainnya untuk mendiskusikan dan menyepakati program pembangunan yang dapat memajukan keadaan desa. Dalam Musrenbang desa, pemerintah desa dan berbagai komponen warga bekerjasama memikirkan cara memajukan desanya melalui program pembangunan desa.
Instruksi Presiden No 3 tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan,mengamanatkan PNPM-MP untuk mampu berintegrasi secara horizontal dengan proses perencanaan partisipatif yang telah ada (reguler) di tingkat desa dan kecamatan. SuratDirjen PMD tanggal 18 Mei 2010 tentang Panduan Teknis Integrasi menyatakan bahwa pengintegrasian horizontal adalah dengan penyatupaduan proses perencanaan PNPM-MP kedalam sistem perencanaan pembangunan reguler (Musrenbang). Titik temu integrasi horizontal ini adalah melalui penyatupaduan forum MKP dan Musyawarah Desa Perencanaandi PNPM-MP dengan Musrenbang Desa dan Musyawarah Antar Desa Prioritas dengan Musrenbang Kecamatan. Adapun unsur yang diintegrasikan selain mekanisme proses prencanaan (musrenbang desa dan musrenbang kecamatan), juga yang prinsip adalah mengintegrasi prinsip / nilai PNPM-MP serta mekanisme pengambilan keputusan di PNPM-MP yang telah dilaksanakan secara partisipatif
Tujuan
i. Menyepakati prioritas kebutuhan / masalah dan kegiatan desa yang akanmenjadi bahan penyusunan RKP-Desa dengan pemilahan sebagai berikut : a)Prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh desa sendiri dan dibiayai melalui dana swadaya desa/ masyarakat, b) Prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh desa sendiri yang dibiayai melalui ADD atau sumber dana lain, c)Prioritas masalah daerah yang ada di desa yang akan diusulkan melalui musrenbang kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah (UPTD dan/atau SKPD) dan dibiayai melalui APBD kab./kota atau APBD provinsi, d) Menyepakati 2 usulan (1 SPP dan 1 open menu) dari perwakilan perempuan & 1 usulan (open menu) campuran untuk diprioritaskan ditingkat kecamatan melalui dana PNPM-MP
ii. Menyepakati tim delegasi desa (7 orang) yang akan diusulkan melalui musrenbang kecamatan yang selanjutnya diproses menjadi kegiatan pemerintah daerah (UPTD dan atau SKPD) dan dibiayai melalui APBD kab./kota atauAPBD provinsi
Peserta :
- Delegasi dusun / RW
- Pemerintah desa, BPD, LPMD
- Tokoh agama dan tokoh adat
- Unsur perempuan
- Unsur pemuda
- Unsur keluarga miskin
- Organisasi kemasyarakatan desa, ormas yang ada di desa
- Pengusaha, koperasi, kelompok usaha/pemasaran, kelompok tani/nelayan,
PPL
- Pelaku pendidikan (kepala sekolah, komite sekolah, guru)
- Pelaku kesehatan (bidan desa, petugas kesehatan, PLKB)
- Unsur pejabat pemerintah kecamatan
- UPTD di kecamatan
Output
Daftar prioritas kegiatan untuk menyusun RKP-Des tahun anggaran berjalan
Daftar prioritas masalah daerah yang ada di desa untuk disampaikandan diproses lebih lanjut di musrenbang kecamatan
Daftar prioritas usulan kegiatan yang akan diprioritaskan di kecamatan serta akan diajukan pendanaannya melalui PNPM-MP
Daftar nama tim delegasi yang akan mengikuti musrenbang kecamatan5.BA musrenbang desa
Penyelenggara
a) Kepala desa sebagai pembina dan pengendali di struktur kepanitiaan yang disebutTPM (Tim Penyelenggara Musrenbang) Desa.
b) Sebutan lain TPM adalah Pokja Perencanaan Desa, Tim Teknis, TimPerencanaanc) Tim ini dikukuhkan melalui SK Kepala Desad)Unsur TPM terdiri dari :
Pemerintah desa,
Lembaga kemasyarakatan
Unsur perempuan
Pelaku ekonomi, pertanian, kesehatan, lingkungan hidup, pendidikan, danlainnya)
Unsur pemuda
Unsur yang mewakili wilayah (dusun/RW)
Jumlah sesuai dengan kebutuhan
Proses Umum
a. Proses Musyawarah Desa (Musdes) Perencanaan danMusyawarah Kelompok Perempuan (MKP) dilaksanakan sesuai ketentuan PNPM Mandiri Perdesaan.
b. Musdes Perencanaan dan MKP sebagai kegiatan didalam proses Musrenbangdes.
c. Musrenbangdes dimaksud sebagai forum masyarakat tuntuk melakukan evaluasi pelaksanaan RKPD tahunsebelumnya dan pembahasan draft RKPD tahun berjalan.
d. Musrenbangdes dimaksud melakukan review usulan‐usulan kegiatan yang belum terlaksana tahun sebelumnya untuk dipertimbangkan kembali sebagai usulan dalam RKPD pada tahun berjalan.
Tahapan Pra-Musrenbang Desa
1. Penyusunan draft rancangan awal RKP Desa, terdiri ataskegiatan-kegiatan :
Rapat pembentukan Tim Penyusun :
a) Diselenggarakan oleh kepala desa
b) Jumlah anggota minimal 11 orang
c) Ditetapkan melalui SK kades
d) Unsur tim penyusun terdiri dari :
i. Kepala desa – pengendali kegiatanii.
ii. Sekretaris desa – penanggung jawab kegiatan
iii. LPMD – penanggung jawab pelaksana kegiatan
iv. Tokoh masyarakat
v. Wakil perempuan
vi. KPMD
vii. Kaji ulang (review) dokumen RPJM-Desa
viii. Kaji ulang (review) dokumen RKP-Desa tahun sebelumnya
ix. Analisis data & verifikasi data lapangan (analisis kerawanan desa atau analisiskeadaan darurat desa) dalam 1 tahun terakhir spt :
• KK miskin
• Pengangguran
• Anak putus sekolah & yang rawan putus sekolah
• Kematian ibu
• Kematian bayi & balita
• Kasus kurang gizi & gizi buruk
Kaji ulang (review) dokumen RPJM-Desa
Kaji ulang (review) dokumen RKP-Desa tahun sebelumnya
Analisis data & verifikasi data lapangan (analisis kerawanan desa atau analisiskeadaan darurat desa) dalam 1 tahun terakhir spt :
•KK miskin
•Pengangguran
•Anak putus sekolah & yang rawan putus sekolah
•Kematian ibu
•Kematian bayi & balita
•Kasus kurang gizi & gizi buruk
•Kasus wabah penyakit
•Dll.
Lokakarya desa
Dihadiri oleh :
- Tim Penyusun,
- Tokoh masyarakat,
- pengurus kelembagaan masy desa,
- LSM (bila ada) yang bekerja di wilayah tersebut,
- camat,
- kasie PMD,
- kepala UPTD,
- DPRD (dapil yg bersangkutan),
- Dinas PMD
• Tim fasilitator :
LPMD
KPMD
Kaji ulang (review) dokumen RPJM-Desa
Kaji ulang (review) dokumen RKP-Desa tahun sebelumnya
Analisis data & verifikasi data lapangan (analisis kerawanan desa atau analisiskeadaan darurat desa) dalam 1 tahun terakhir spt :
•KK miskin
•Pengangguran
•Anak putus sekolah & yang rawan putus sekolah
•Kematian ibu
•Kematian bayi & balita
•Kasus kurang gizi & gizi buruk
•Kasus wabah penyakit
•Dll.
Lokakarya desa
•Dihadiri oleh :
Tim Penyusun,
tokoh masyarakat,
pengurus kelembagaan masy desa,
LSM (bila ada) yang bekerja di wilayah tersebut,
camat,
kasie PMD,
kepala UPTD,
DPRD (dapil yg bersangkutan),
Dinas PMD
•Tim fasilitator :
LPMD
KPMD
Pembahasan :
i. Evaluasi RKP-Des th sebelumnya
ii. Pemaparan kegiatan dalam RPJM-Des
iii. Pemaparan keadaan kerawanan / darurat desa
iv. Pemaparan kebijakan dan arah program supra desa sekaligus penyepakatan jumlah usulan per urusan / bidang yang akan diajukanke musrenbang kecamatan
v. Penentuan alternatif usulan-usulan kegiatan skala daerah /antar desa / supra desa per urusan / bidang (lihat panduan metode perankingan di forum musyawarah desa dan antar desa)
vi. Penentuan prioritas usulan kegiatan skala desa per urusan / bidang (lihat panduan metode perankingan di forum musyawarahdesa dan antar desa)
vii. Dari hasil point vi di atas, dilakukan penyusunan daftar nominasi usulan kegiatan yang akan diajukan pendanaannyamelalui PNPM-MP, baik daftar usulan SPP maupun non SPP.
viii. Berdasarkan hasil point vi di atas, dilakukan penyusunan draft program & kegiatan RKP-Desa(yang direncanakan akandilaksanakan sendiri oleh desa melalui swadaya murni masyarakatdesa, PAD, ADD, bantuan APBD kabupaten, bantuan APBD provinsi, program pemerintah provinsi, dan program pemerintah pusat yang telah dipastikan akan masuk ke desa bersangkutan)
2. Pengorganisasian Musrenbang, terdiri atas kegiatan-kegiatan:
Pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM);
Pembentukan Tim Pemandu Musrenbang desa oleh TPM (2-3 orang);
Persiapan teknis pelaksanaan Musrenbang desa yaitu:
Penyusunan jadwal dan agenda Musrenbang desa;
Pengumuman kegiatan Musrenbang desa dan penyebaran undangan kepada peserta dan narasumber (minimal 7 hari sebelum Hari-H);
Mengkoordinir persiapan logistik (tempat, konsumsi, alat, dan bahan) antara lain :
- Tempat / ruangan
- Konsumsi
- ATK
- Matriks usulan pada dokumen RPJM-Des
- Daftar nominasi usulan kegiatan SPP dan non SPP yang akandiajukan ke kecamatan untuk diusulkan pendanaannya melaluiPNPM-MP
- Daftar usulan kegiatan skala daerah / antar desa / supra desa
- Draft RKP – Desa
- Instrumen / form-form untuk perankingan
- Daftar hadir peserta
- Daftar pembagian kelompok diskusi (kelompok A, B, C, D, E)
- Daftar pembagian tugas moderator / fasilitator dan notulen, baik untuk pleno maupun kelompok
Tahapan Pelaksanaan Musrenbang Desa
1.Pembukaan acara dipandu oleh pembawa acara dengankegiatan sebagai berikut:
•Kata pembuka dan penyampaian agenda Musrenbang desa;
•Menyanyikan lagu kebangsaan ”Indonesia Raya”
•Laporan dari ketua panitia Musrenbang (Ketua TPM);
•Sambutan dari kepala desa sekaligus pembukaan secararesmi;
•Doa bersama.
2.Pemaparan dan diskusi dengan narasumber (diskusi panel)sebagai masukan untuk musyawarah:
•Pemaparan oleh wakil masyarakat mengenai gambaranpersoalan desa menurut hasil kajian, yang dibagi sesuaidengan urusan/bidang pembangunan desa;
•Pemaparan kepala desa mengenai:
(1) hasil evaluasi RKPDesa yang sudah berjalan;
(2) kerangka prioritas programmenurut RPJM Desa;
(3) Informasi perkiraan ADD dan sumberanggaran lain untuk tahun berjalan / tahun yang sedangdirencanakan;
•Pemaparan pihak kecamatan, dewan dari daerah pilihanbersangkutan, dan UPTD/SKPD kecamatan mengenaikebijakan dan prioritas program daerah di wilayahkecamatan;
• Tanggapan/diskusi bersama warga masyarakat.
3.Pemaparan draft rancangan awal RKP-Desa oleh Sekretaris Desa atau TimPenyusun
4.Diskusi Kelompok
•Banyaknya kelompok diskusi didasarkan atas pembahasan urusan wajib dan pilihan. Urusan wajib berdasarkan surat Dirjen PMD No. 414.2/1408/PMDtanggal 31 Maret 2010 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desaadalah :
1)Pendidikan
2)Kesehatan
3)Sarana – prasarana
4)Lingkungan hidup
5)Sosial budaya
6)Pemerintahan
7)Koperasi dan usaha masyarakatSedangkan urusan pilihan adalah berdasarkan kondisi dan potensi desa, meliputi:
8)Pertanian
9)Kehutanan
10)Pertambangan
11)Pariwisata
12)Kelautan
•Penentuan setiap peserta akan masuk ke kelompok mana telah disusun oleh panitia / Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM) sebelumnya berdasarkan undangan peserta yang telah dirancang. Jumlah kelompok urusan bisa sebagai berikut :
Yang dibahas di dalam kelompok A dengan anggota khusus perempuan adalah :
i.Membahas dan menyepakati 1 usulan kegiatan SPP dan 1 usulan kegiatan non SPP, dari hasil daftar nominasi usulan kegiatan yang akan diajukan pendanaannya melalui PNPM-MP dengan menggunakan instrumen perankingan (lihat panduan metode perankingan di forummusyawarah desa dan antar desa)
ii. Membahas, menyusun prioritas, dan menyepakati sejumlah usulan kegiatan skala daerah / antar desa / supra desa yang akan dibawa kemusrenbang kecamatan (lihat panduan metode perankingan di forummusyawarah desa dan antar desa)
iii.Membahas dan menyepakati usulan kegiatan berdasarkan draft program & kegiatan RKP-Desa yang direncanakan akan dilaksanakandesa sendiri dari pendanaan di luar PNPM-MP (swadaya murni masyarakat, PAD, ADD, bantuan APBD kabupaten, bantuan APBD provinsi, program pemerintah provinsi, dan program pemerintah pusat yang telah dipastikan akan masuk ke desa bersangkutan)
• Yang dibahas di dalam kelompok B, C, D, dan E dengan anggota campuran laki-laki dan perempuan adalah :
i. Membahas dan menyepakati 1 usulan kegiatan non SPP , dari hasil daftar nominasi usulan kegiatan yang akan diajukan pendanaannyamelalui PNPM-MP dengan menggunakan instrumen perankingan (lihat panduan metode perankingan di forum musyawarah desa dan antar desa)
ii. Membahas, menyusun prioritas, dan menyepakati sejumlah usulankegiatan skala daerah / antar desa / supra desa yang akan dibawa kemusrenbang kecamatan (lihat panduan metode perankingan di forummusyawarah desa dan antar desa ).
iii. Membahas dan menyepakati usulan kegiatan berdasarkan draft program & kegiatan RKP-Desa yang direncanakan akan dilaksanakan desa sendiri dari pendanaan di luar PNPM-MP (swadayamurnimasyarakat, PAD, ADD, bantuan APBD kabupaten, bantuan APBD provinsi, program pemerintah provinsi, dan program pemerintah pusat yang telah dipastikan akan masuk ke desa bersangkutan)
5.Diskusi Pleno
• Menetapkan 1 usulan SPP dan 1 usulan non SPP dari hasil pembahasan dikelompok perempuan (kelompok A)
• Menetapkan 1 usulan non SPP suara terbanyak yang dipilih oleh kelompok B, C,D, E. Apabila 1 usulan yang dipilih oleh masing-masing kelompok B, C, D, Etersebut tidak ada yang sama, maka dilakukan pembahasan ulang secara plenodengan menggunakan instrumen perankingan (lihatpanduan metode perankingan di forum musyawarah desa dan antar desa).
• Menetapkan sejumlah usulan kegiatan skala daerah / antar desa / supra desa per urusan / bidang dari masing-masing kelompok diskusi (A, B, C, D, E) yang akandiajukan ke musrenbang kecamatan.
• Menetapkan program dan kegiatan RKP-Desa
6.Pemilihan dan penetapan tim delegasi desa (7 orang) yang akan mewakili desa pada musrenbang kecamatan, yaitu :a)Kepala desa b)Ketua TPK c)Ketua BPDd) Ketua LPMDe)KPMDf)Wakil perempuang) Wakil RTM
7.Penandatanganan Berita Acara Musrenbang Desa
Tahapan Pasca Musrenbang Desa
1)Rapat kerja tim perumus desa untukpenerbitan berita acara musrenbang berikut lampiran-lampirannya(daftar usulan kegiatan yang akan diajukan ke kecamatan untukdiusulkan pendanaannya melalui PNPM-MP, daftar usulan kegiatandaerah /antar desa / supra desa untuk diajukan ke musrenbangkecamatan.)
2)Penerbitan SK Kades untukdokumen RKP-Desa
3)Penerbitan SK Kades untuk TimDelegasi Desa peserta musrenbang kecamatan
4)Pembekalan Tim Delegasi desa oleh Tim Perumus / Penyusun agar: (1) menguasai data/informasi danpenjelasan mengenai usulan yang akan dibawa tim delegasi keMusrenbang kecamatan; serta (2) penguatan kemampuan lainnya(wawasan, teknik komunikasi, presentasi).
5)Penyusunan Rencana AnggaranPendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa) dengan mengacu padadokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa).
http://www.scribd.com/doc/53700987/panduan-musrenbangdes-integrasi
Musrenbang adalah forum perencanaan (program) yang diselenggarakan oleh lembaga publik, yaitu pemerintah desa, bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara memotret potensi dansumber-sumber pembangunan yang tersedia baik dari dalam maupun luar desa.
Pembangunan tidak akan bergerak maju apabila salah satu saja dari tiga komponen tata pemerintahan (pemerintah, masyarakat, swasta) tidak berperan atau berfungsi. Karena itu, Musrenbang juga merupakan forum pendidikan warga agar menjadi bagian aktif dari tata pemerintahan dan pembangunan.
Konsep “musyawarah” menunjukkan bahwa forum Musrenbang bersifat partisipatif dan dialogis. Musyawarah merupakan istilah yang sebenarnya sudah mempunyai arti yang jelas merupakan forum untuk merembugkan sesuatu dan berakhir pada pengambilan kesepakatan atau pengambilan keputusan bersama, bukan seminar atau sosialisasi informasi.
Musrenbang desa adalah forum dialogis antara pemerintah desa dengan pemangku kepentingan lainnya untuk mendiskusikan dan menyepakati program pembangunan yang dapat memajukan keadaan desa. Dalam Musrenbang desa, pemerintah desa dan berbagai komponen warga bekerjasama memikirkan cara memajukan desanya melalui program pembangunan desa.
Instruksi Presiden No 3 tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan,mengamanatkan PNPM-MP untuk mampu berintegrasi secara horizontal dengan proses perencanaan partisipatif yang telah ada (reguler) di tingkat desa dan kecamatan. SuratDirjen PMD tanggal 18 Mei 2010 tentang Panduan Teknis Integrasi menyatakan bahwa pengintegrasian horizontal adalah dengan penyatupaduan proses perencanaan PNPM-MP kedalam sistem perencanaan pembangunan reguler (Musrenbang). Titik temu integrasi horizontal ini adalah melalui penyatupaduan forum MKP dan Musyawarah Desa Perencanaandi PNPM-MP dengan Musrenbang Desa dan Musyawarah Antar Desa Prioritas dengan Musrenbang Kecamatan. Adapun unsur yang diintegrasikan selain mekanisme proses prencanaan (musrenbang desa dan musrenbang kecamatan), juga yang prinsip adalah mengintegrasi prinsip / nilai PNPM-MP serta mekanisme pengambilan keputusan di PNPM-MP yang telah dilaksanakan secara partisipatif
Tujuan
i. Menyepakati prioritas kebutuhan / masalah dan kegiatan desa yang akanmenjadi bahan penyusunan RKP-Desa dengan pemilahan sebagai berikut : a)Prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh desa sendiri dan dibiayai melalui dana swadaya desa/ masyarakat, b) Prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh desa sendiri yang dibiayai melalui ADD atau sumber dana lain, c)Prioritas masalah daerah yang ada di desa yang akan diusulkan melalui musrenbang kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah (UPTD dan/atau SKPD) dan dibiayai melalui APBD kab./kota atau APBD provinsi, d) Menyepakati 2 usulan (1 SPP dan 1 open menu) dari perwakilan perempuan & 1 usulan (open menu) campuran untuk diprioritaskan ditingkat kecamatan melalui dana PNPM-MP
ii. Menyepakati tim delegasi desa (7 orang) yang akan diusulkan melalui musrenbang kecamatan yang selanjutnya diproses menjadi kegiatan pemerintah daerah (UPTD dan atau SKPD) dan dibiayai melalui APBD kab./kota atauAPBD provinsi
Peserta :
- Delegasi dusun / RW
- Pemerintah desa, BPD, LPMD
- Tokoh agama dan tokoh adat
- Unsur perempuan
- Unsur pemuda
- Unsur keluarga miskin
- Organisasi kemasyarakatan desa, ormas yang ada di desa
- Pengusaha, koperasi, kelompok usaha/pemasaran, kelompok tani/nelayan,
PPL
- Pelaku pendidikan (kepala sekolah, komite sekolah, guru)
- Pelaku kesehatan (bidan desa, petugas kesehatan, PLKB)
- Unsur pejabat pemerintah kecamatan
- UPTD di kecamatan
Output
Daftar prioritas kegiatan untuk menyusun RKP-Des tahun anggaran berjalan
Daftar prioritas masalah daerah yang ada di desa untuk disampaikandan diproses lebih lanjut di musrenbang kecamatan
Daftar prioritas usulan kegiatan yang akan diprioritaskan di kecamatan serta akan diajukan pendanaannya melalui PNPM-MP
Daftar nama tim delegasi yang akan mengikuti musrenbang kecamatan5.BA musrenbang desa
Penyelenggara
a) Kepala desa sebagai pembina dan pengendali di struktur kepanitiaan yang disebutTPM (Tim Penyelenggara Musrenbang) Desa.
b) Sebutan lain TPM adalah Pokja Perencanaan Desa, Tim Teknis, TimPerencanaanc) Tim ini dikukuhkan melalui SK Kepala Desad)Unsur TPM terdiri dari :
Pemerintah desa,
Lembaga kemasyarakatan
Unsur perempuan
Pelaku ekonomi, pertanian, kesehatan, lingkungan hidup, pendidikan, danlainnya)
Unsur pemuda
Unsur yang mewakili wilayah (dusun/RW)
Jumlah sesuai dengan kebutuhan
Proses Umum
a. Proses Musyawarah Desa (Musdes) Perencanaan danMusyawarah Kelompok Perempuan (MKP) dilaksanakan sesuai ketentuan PNPM Mandiri Perdesaan.
b. Musdes Perencanaan dan MKP sebagai kegiatan didalam proses Musrenbangdes.
c. Musrenbangdes dimaksud sebagai forum masyarakat tuntuk melakukan evaluasi pelaksanaan RKPD tahunsebelumnya dan pembahasan draft RKPD tahun berjalan.
d. Musrenbangdes dimaksud melakukan review usulan‐usulan kegiatan yang belum terlaksana tahun sebelumnya untuk dipertimbangkan kembali sebagai usulan dalam RKPD pada tahun berjalan.
Tahapan Pra-Musrenbang Desa
1. Penyusunan draft rancangan awal RKP Desa, terdiri ataskegiatan-kegiatan :
Rapat pembentukan Tim Penyusun :
a) Diselenggarakan oleh kepala desa
b) Jumlah anggota minimal 11 orang
c) Ditetapkan melalui SK kades
d) Unsur tim penyusun terdiri dari :
i. Kepala desa – pengendali kegiatanii.
ii. Sekretaris desa – penanggung jawab kegiatan
iii. LPMD – penanggung jawab pelaksana kegiatan
iv. Tokoh masyarakat
v. Wakil perempuan
vi. KPMD
vii. Kaji ulang (review) dokumen RPJM-Desa
viii. Kaji ulang (review) dokumen RKP-Desa tahun sebelumnya
ix. Analisis data & verifikasi data lapangan (analisis kerawanan desa atau analisiskeadaan darurat desa) dalam 1 tahun terakhir spt :
• KK miskin
• Pengangguran
• Anak putus sekolah & yang rawan putus sekolah
• Kematian ibu
• Kematian bayi & balita
• Kasus kurang gizi & gizi buruk
Kaji ulang (review) dokumen RPJM-Desa
Kaji ulang (review) dokumen RKP-Desa tahun sebelumnya
Analisis data & verifikasi data lapangan (analisis kerawanan desa atau analisiskeadaan darurat desa) dalam 1 tahun terakhir spt :
•KK miskin
•Pengangguran
•Anak putus sekolah & yang rawan putus sekolah
•Kematian ibu
•Kematian bayi & balita
•Kasus kurang gizi & gizi buruk
•Kasus wabah penyakit
•Dll.
Lokakarya desa
Dihadiri oleh :
- Tim Penyusun,
- Tokoh masyarakat,
- pengurus kelembagaan masy desa,
- LSM (bila ada) yang bekerja di wilayah tersebut,
- camat,
- kasie PMD,
- kepala UPTD,
- DPRD (dapil yg bersangkutan),
- Dinas PMD
• Tim fasilitator :
LPMD
KPMD
Kaji ulang (review) dokumen RPJM-Desa
Kaji ulang (review) dokumen RKP-Desa tahun sebelumnya
Analisis data & verifikasi data lapangan (analisis kerawanan desa atau analisiskeadaan darurat desa) dalam 1 tahun terakhir spt :
•KK miskin
•Pengangguran
•Anak putus sekolah & yang rawan putus sekolah
•Kematian ibu
•Kematian bayi & balita
•Kasus kurang gizi & gizi buruk
•Kasus wabah penyakit
•Dll.
Lokakarya desa
•Dihadiri oleh :
Tim Penyusun,
tokoh masyarakat,
pengurus kelembagaan masy desa,
LSM (bila ada) yang bekerja di wilayah tersebut,
camat,
kasie PMD,
kepala UPTD,
DPRD (dapil yg bersangkutan),
Dinas PMD
•Tim fasilitator :
LPMD
KPMD
Pembahasan :
i. Evaluasi RKP-Des th sebelumnya
ii. Pemaparan kegiatan dalam RPJM-Des
iii. Pemaparan keadaan kerawanan / darurat desa
iv. Pemaparan kebijakan dan arah program supra desa sekaligus penyepakatan jumlah usulan per urusan / bidang yang akan diajukanke musrenbang kecamatan
v. Penentuan alternatif usulan-usulan kegiatan skala daerah /antar desa / supra desa per urusan / bidang (lihat panduan metode perankingan di forum musyawarah desa dan antar desa)
vi. Penentuan prioritas usulan kegiatan skala desa per urusan / bidang (lihat panduan metode perankingan di forum musyawarahdesa dan antar desa)
vii. Dari hasil point vi di atas, dilakukan penyusunan daftar nominasi usulan kegiatan yang akan diajukan pendanaannyamelalui PNPM-MP, baik daftar usulan SPP maupun non SPP.
viii. Berdasarkan hasil point vi di atas, dilakukan penyusunan draft program & kegiatan RKP-Desa(yang direncanakan akandilaksanakan sendiri oleh desa melalui swadaya murni masyarakatdesa, PAD, ADD, bantuan APBD kabupaten, bantuan APBD provinsi, program pemerintah provinsi, dan program pemerintah pusat yang telah dipastikan akan masuk ke desa bersangkutan)
2. Pengorganisasian Musrenbang, terdiri atas kegiatan-kegiatan:
Pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM);
Pembentukan Tim Pemandu Musrenbang desa oleh TPM (2-3 orang);
Persiapan teknis pelaksanaan Musrenbang desa yaitu:
Penyusunan jadwal dan agenda Musrenbang desa;
Pengumuman kegiatan Musrenbang desa dan penyebaran undangan kepada peserta dan narasumber (minimal 7 hari sebelum Hari-H);
Mengkoordinir persiapan logistik (tempat, konsumsi, alat, dan bahan) antara lain :
- Tempat / ruangan
- Konsumsi
- ATK
- Matriks usulan pada dokumen RPJM-Des
- Daftar nominasi usulan kegiatan SPP dan non SPP yang akandiajukan ke kecamatan untuk diusulkan pendanaannya melaluiPNPM-MP
- Daftar usulan kegiatan skala daerah / antar desa / supra desa
- Draft RKP – Desa
- Instrumen / form-form untuk perankingan
- Daftar hadir peserta
- Daftar pembagian kelompok diskusi (kelompok A, B, C, D, E)
- Daftar pembagian tugas moderator / fasilitator dan notulen, baik untuk pleno maupun kelompok
Tahapan Pelaksanaan Musrenbang Desa
1.Pembukaan acara dipandu oleh pembawa acara dengankegiatan sebagai berikut:
•Kata pembuka dan penyampaian agenda Musrenbang desa;
•Menyanyikan lagu kebangsaan ”Indonesia Raya”
•Laporan dari ketua panitia Musrenbang (Ketua TPM);
•Sambutan dari kepala desa sekaligus pembukaan secararesmi;
•Doa bersama.
2.Pemaparan dan diskusi dengan narasumber (diskusi panel)sebagai masukan untuk musyawarah:
•Pemaparan oleh wakil masyarakat mengenai gambaranpersoalan desa menurut hasil kajian, yang dibagi sesuaidengan urusan/bidang pembangunan desa;
•Pemaparan kepala desa mengenai:
(1) hasil evaluasi RKPDesa yang sudah berjalan;
(2) kerangka prioritas programmenurut RPJM Desa;
(3) Informasi perkiraan ADD dan sumberanggaran lain untuk tahun berjalan / tahun yang sedangdirencanakan;
•Pemaparan pihak kecamatan, dewan dari daerah pilihanbersangkutan, dan UPTD/SKPD kecamatan mengenaikebijakan dan prioritas program daerah di wilayahkecamatan;
• Tanggapan/diskusi bersama warga masyarakat.
3.Pemaparan draft rancangan awal RKP-Desa oleh Sekretaris Desa atau TimPenyusun
4.Diskusi Kelompok
•Banyaknya kelompok diskusi didasarkan atas pembahasan urusan wajib dan pilihan. Urusan wajib berdasarkan surat Dirjen PMD No. 414.2/1408/PMDtanggal 31 Maret 2010 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desaadalah :
1)Pendidikan
2)Kesehatan
3)Sarana – prasarana
4)Lingkungan hidup
5)Sosial budaya
6)Pemerintahan
7)Koperasi dan usaha masyarakatSedangkan urusan pilihan adalah berdasarkan kondisi dan potensi desa, meliputi:
8)Pertanian
9)Kehutanan
10)Pertambangan
11)Pariwisata
12)Kelautan
•Penentuan setiap peserta akan masuk ke kelompok mana telah disusun oleh panitia / Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM) sebelumnya berdasarkan undangan peserta yang telah dirancang. Jumlah kelompok urusan bisa sebagai berikut :
Yang dibahas di dalam kelompok A dengan anggota khusus perempuan adalah :
i.Membahas dan menyepakati 1 usulan kegiatan SPP dan 1 usulan kegiatan non SPP, dari hasil daftar nominasi usulan kegiatan yang akan diajukan pendanaannya melalui PNPM-MP dengan menggunakan instrumen perankingan (lihat panduan metode perankingan di forummusyawarah desa dan antar desa)
ii. Membahas, menyusun prioritas, dan menyepakati sejumlah usulan kegiatan skala daerah / antar desa / supra desa yang akan dibawa kemusrenbang kecamatan (lihat panduan metode perankingan di forummusyawarah desa dan antar desa)
iii.Membahas dan menyepakati usulan kegiatan berdasarkan draft program & kegiatan RKP-Desa yang direncanakan akan dilaksanakandesa sendiri dari pendanaan di luar PNPM-MP (swadaya murni masyarakat, PAD, ADD, bantuan APBD kabupaten, bantuan APBD provinsi, program pemerintah provinsi, dan program pemerintah pusat yang telah dipastikan akan masuk ke desa bersangkutan)
• Yang dibahas di dalam kelompok B, C, D, dan E dengan anggota campuran laki-laki dan perempuan adalah :
i. Membahas dan menyepakati 1 usulan kegiatan non SPP , dari hasil daftar nominasi usulan kegiatan yang akan diajukan pendanaannyamelalui PNPM-MP dengan menggunakan instrumen perankingan (lihat panduan metode perankingan di forum musyawarah desa dan antar desa)
ii. Membahas, menyusun prioritas, dan menyepakati sejumlah usulankegiatan skala daerah / antar desa / supra desa yang akan dibawa kemusrenbang kecamatan (lihat panduan metode perankingan di forummusyawarah desa dan antar desa ).
iii. Membahas dan menyepakati usulan kegiatan berdasarkan draft program & kegiatan RKP-Desa yang direncanakan akan dilaksanakan desa sendiri dari pendanaan di luar PNPM-MP (swadayamurnimasyarakat, PAD, ADD, bantuan APBD kabupaten, bantuan APBD provinsi, program pemerintah provinsi, dan program pemerintah pusat yang telah dipastikan akan masuk ke desa bersangkutan)
5.Diskusi Pleno
• Menetapkan 1 usulan SPP dan 1 usulan non SPP dari hasil pembahasan dikelompok perempuan (kelompok A)
• Menetapkan 1 usulan non SPP suara terbanyak yang dipilih oleh kelompok B, C,D, E. Apabila 1 usulan yang dipilih oleh masing-masing kelompok B, C, D, Etersebut tidak ada yang sama, maka dilakukan pembahasan ulang secara plenodengan menggunakan instrumen perankingan (lihatpanduan metode perankingan di forum musyawarah desa dan antar desa).
• Menetapkan sejumlah usulan kegiatan skala daerah / antar desa / supra desa per urusan / bidang dari masing-masing kelompok diskusi (A, B, C, D, E) yang akandiajukan ke musrenbang kecamatan.
• Menetapkan program dan kegiatan RKP-Desa
6.Pemilihan dan penetapan tim delegasi desa (7 orang) yang akan mewakili desa pada musrenbang kecamatan, yaitu :a)Kepala desa b)Ketua TPK c)Ketua BPDd) Ketua LPMDe)KPMDf)Wakil perempuang) Wakil RTM
7.Penandatanganan Berita Acara Musrenbang Desa
Tahapan Pasca Musrenbang Desa
1)Rapat kerja tim perumus desa untukpenerbitan berita acara musrenbang berikut lampiran-lampirannya(daftar usulan kegiatan yang akan diajukan ke kecamatan untukdiusulkan pendanaannya melalui PNPM-MP, daftar usulan kegiatandaerah /antar desa / supra desa untuk diajukan ke musrenbangkecamatan.)
2)Penerbitan SK Kades untukdokumen RKP-Desa
3)Penerbitan SK Kades untuk TimDelegasi Desa peserta musrenbang kecamatan
4)Pembekalan Tim Delegasi desa oleh Tim Perumus / Penyusun agar: (1) menguasai data/informasi danpenjelasan mengenai usulan yang akan dibawa tim delegasi keMusrenbang kecamatan; serta (2) penguatan kemampuan lainnya(wawasan, teknik komunikasi, presentasi).
5)Penyusunan Rencana AnggaranPendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa) dengan mengacu padadokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa).
http://www.scribd.com/doc/53700987/panduan-musrenbangdes-integrasi